oleh

Kemenaker Dorong Perusahaan Dialog Bipartit Antisipasi PHK

JAKARTA, BERSAHAJANEWSCOM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian. Kemenaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution. Kemenaker bersama seluruh dinas tenaga kerja di provinsi/kab/kota akan mendampingi untuk mencari solusi terbaik.

“Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dalam pernyataan resmi pada Rabu (2/11/2022).

Kemenaker telah berkoordinasi dengan lintas kementerian/Lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu PHK di Indonesia. Dari hasil koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak telah berupaya untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu permasalahan hubungan industrial.

“Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Namun informasi dan data ini masih harus kami cross check dengan data dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota,” tutur Indah.

Sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa waktu ini di antaranya dampak pandemi Covid-19, transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia. Selanjutnya, guna mencegah semakin banyak jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemenaker akan terus melakukan upaya-upaya di antaranya mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform digital.

“Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu Kemenaker beserta Dinas-Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut,” kata Indah.

Kemenaker juga mendorong Mediator Hubungan Industrial baik yang ada di Kemenaker maupun di seluruh daerah agar terus melakukan pendampingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK; serta berkoordinasi dengan para Pengawas Ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan tersebut.

“Kami juga berharap kiranya Dinas-Dinas Tenaga Kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker,” katanya.

Secara terpisah, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI, tidak ada PHK terhadap 45.000 buruh garmen dan tekstil sebagaimana yang disebut kalangan pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor otomotif.

“Itu bohong, karena 70% perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), dan kami melihat tidak ada PHK. Dengan demikian, kami meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator tahun 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melanda Indonesia,” kata Said.

Sebagai ILO Governing Body, Said Iqbal mengatakan bahwa ada ada tanda-tanda resesi melanda dunia. “Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada yang negatif. Inggris mengalami lonjakan inflasi 10,1%. Jerman inflasinya meningkat. Tetapi ekonomi Indonesia justru tumbuh,” kata Said Iqbal.

Ekonomi Indonesia di kuartal dua tumbuh 5,1% dan kuartal tiga tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India dan Filipina. Dia mempertanyakan apa motif menteri mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi.

Sumber: Investor Daily

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed